1. Taat hokum dan menjunjung tinggi keadilan.
2. Bersaing dengan sehat dalam berusaha dan berprofesi.
3. Berperikemanusiaan terhadap Pekerja.
4. Bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan profesinya.
5. Menempatkan PANCASILA sebagai sumber motivasi berpikir dan bertindak.

1. Anggota Biasa

1. Anggota Luar Biasa

1. Pendaftaran / permintaan untuk menjadi Anggota dilakukan di tingkat
   Cabang, untuk kemudian diteruskan di tingkat Daerah.
2. Permintaan untuk menjadi Anggota, oleh yang bersangkutan, diajukan
   secara tertulis dengan mengisi Formulir Pendaftaran Anggota disertai
   dengan salinan Akte Pendirian, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK),
   dan lain – lain keterangan yang ditentukan.
3. Kemungkinan Perusahaan tersebut diterima atau tidak sebagai Anggota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
4. Keputusan mengenai penerimaan dan penolakan menjadi Anggota dilakukan melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dalam waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan Formulir Pendaftaran diterima oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
5. Mereka yang diterima menjadi Anggota diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dalam bentuk kartu keanggotaan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASPEKNAS yang seragam di seluruh Indonesia.

• Memilih Pimpinan.
• Dipilih menjadi Pimpinan.
• Mengajukan usul, Saran, dan Pendapat untuk kebaikan Organisasi.
• Mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas Organisasi.
• Mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan, pelayanan, dan perlindungan organisasi dalam menjalankan profesinya.

• Secara otomatis kepada orang yang identitasnya tercantum dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) ASPEKNAS yang masih berlaku.
• Dalam diwakilkan kepada orang lain, harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa yang bersangkutan adalah salah seorang pengurus perusahaan (Anggota ASPEKNAS) tersebut yang nama dan jabatannya tercantum dalam Akte Perusahaan (Akte Pendirian dan perubahan – perubahannya), dan yang bersangkutan mendapat Surat Kuasa Penuh dari Pimpinan Perusahaan (Anggota ASPEKNAS) tersebut untuk mewakilinya dalam organisasi ASPEKNAS.
• Dalam hal penggunaan hak anggota diwakilkan, maka hak mewakili anggota dialihkan kepada yang mendapat kuasa penuh tersebut.

1. Mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
2. Tunduk pada peraturan – peraturan dan keputusan – keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi.
3. Menjunjung tinggi nama baik organisasi, profesionalitas, dan Kode Etik Panca Krida.
4. Membayar uang iuran dan biaya lainnya yang ditetapkan oleh organisasi dengan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

• Tidak memenuhi kewajiban keuangan sebagaimana telah ditetapkan.
• Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Kode Etik Panca Krida.
• Tidak mematuhi keputusan organisasi.
• Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan oleh organisasi.
• Tidak menjalankan profesi sebagaimana mestinya sehingga merugikan nama baik organisasi.

• Seorang Ketua Umum.
• Wakil Ketua Umum, yang sebanyak –banyaknya 5 (lima) orang, yang masing – masing mengkoordinasikan beberapa Kompartemen tertentu.
• Seorang Sekretaris Jenderal beserta Wakil – wakilnya sebanyak – banyaknya 5 (lima) orang.
• Seorang Bendahara Umum beserta 2 (dua) orang wakilnya.
• Beberapa Ketua Kompartemen sesuai perkembangan dan kebutuhan.

1. Dewan Pimpinan Daerah (DPD), terdiri dari :
   a) Seorang Ketua Umum.
   b) Beberapa Wakil Ketua Umum, sebanyak – banyaknya 5 (lima) orang, yang mengkoordinasikan beberapa Kompartemen tertentu.
   c) Seorang Sekretaris Umum beserta Wakil – wakilnya, sebanyak 4 (empat)
   orang.
   d) Seorang Bendahara beserta 2 (dua) orang Wakilnya.
   e) Beberapa orang Ketua Kompartemen sesuai perkembangan dan kebutuhan.
2. Personalia Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebanyak – banyaknya berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
3. Hal – hal selebihnya berlaku sama dengan ketentuan – ketentuan dapal Pasal 7 Ayat 3 dan Pasal 7 Ayat 4 tersebut diatas.
4. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berkedudukan di Ibukota Propinsi yang bersangkutan.

1. Dewan Pimpinan Cabang (DPC), terdiri dari :
   a) Seorang Ketua Umum.
   b) Beberapa Wakil Ketua Umum, sebanyak – banyaknya 3 (tiga) orang, yang masing – masing mengkoordinasikan beberapa Bidang tertentu.
   c) Seorang Sekretaris Umum beserta Wakil – wakilnya sebanyak 3 (tiga) orang.
   d) Seorang Bendahara Umum beserta 2 (dua) orang Wakilnya.
   e) Beberapa orang Ketua Kompartemen sesuai perkembangan dan kebutuhan.
2. Personalia Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebanyak – banyaknya berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang.
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berkedudukan di Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

1. Menyelenggarakan Kongres Pusat (Konpus) dan Rapat – rapat, dan atau yang setingkat. Kongres Pusat (Konpus) harus diselenggarakan selambat – lambatnya sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan – keputusan Kongres Pusat (Konpus), dan / atau yang setingkat.
3. Mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
4. Menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk – petunjuk kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dalam menjalankan tugasnya.
5. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas – tugas Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
6. Mengadakan hubungan dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Instansi – Instansi, dan Badan – Badan lain yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan Organisasi.
7. Mengatur dan mempertanggung jawabkan kebijaksanaan Anggaran Organisasi di tingkat Pusat.
8. Melaksanakan pembinaan – pembinaan lainnya sesuai dengan tujuan Organisasi.

1. Menyelenggarakan Kongres Daerah (Konda) dan Rapat – rapat, dan / atau yang setingkat. Kongres Daerah (Konda) harus menyelenggarakan selambat – lambatnya sebelum masa bakti Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan – keputusan Kongres Daerah (Konda), dan / atau yang setingkat.
3. Mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan Cabang.
4. Menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk – petunjuk kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam menjalankan tugasnya.
5. Mengadakan hubungan dan bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi setempat, Instansi – Instansi, dan Badan – Badan lain yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan Organisasi.
6. Mengatur dan mempertanggung jawabkan kebijaksanaan Anggaran Organisasi di tingkat Daerah.
7. Melaksanakan pembinaan – pembinaan lainnya sesuai dengan tujuan Organisasi.

1. Menyelenggarakan Kongres Cabang (Koncab) dan Rapat – rapat, dan / atau yang setingkat. Kongres Cabang (Koncab) harus menyelenggarakan selambat – lambatnya sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan – keputusan Kongres Cabang (Koncab), dan / atau yang setingkat.
3. Menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk – petunjuk kepada para Anggotanya dalam menjalankan tugasnya.
4. Mengadakan hubungan dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam rangka tercapainya tujuan Organisasi.
5. Mengatur dan mempertanggung jawabkan kebijaksanaan Anggaran Organisasi di tingkat Cabang.
6. Melakukan pembinaan – pembinaan lainnya terhadap Anggota sesuai dengan tujuan Organisasi.

1. Pembagian tugas diantara Dewan Pimpinan dilakukan oleh Ketua Umum, Berdasarkan Program Kerja dan Pedoman yang ditetapkan oleh Kongres, dan / atau Rapat Kerja yang bersangkutan.
2. Apabila Ketua Umum berhalangan sementara, dan / atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka Wakil Ketua Umum I dapat bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum, demikian seterusnya sesuai dengan urutannya sampai batas Dewan Pimpinan Harian (DPH).

1. Anggota Dewan Pimpinan yang tidak dapat memenuhi dan / atau melalaikan kewajibannya dapat dikenakan sanksi organisasi dalam bentuk pemberhentian atau pemberhentian sementara, setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut terlebih dahulu, terkecuali untuk hal – hal yang sangat luar biasa yang merugikan organisasi berdasarkan Rapat Pleno Dewan Pimpinan (RP – DP) yang bersangkutan.
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang tidak dapat memenuhi dan / atau melalaikan kewajibannya dapat dikenakan sanksi organisasi oleh Dewan Pimpinan yang langsung membawahinya dalam bentuk pembekuan atau pembekuan sementara, setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut terlebih dahulu, terkecuali untuk hal – hal yang sangat luar biasa yang merugikan organisasi, berdasarkan keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan (RP – DP) yang langsung membawahinya.

• Tidak memenuhi kewajiban keuangan sebagaimana telah ditetapkan.
• Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Kode Etik Panca Krida.
• Tidak mematuhi keputusan organisasi.
• Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan oleh organisasi.
• Tidak menjalankan profesi sebagaimana mestinya sehingga merugikan nama baik organisasi.

• Menetapkan penyempurnaan / perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
• Menetapkan garis – garis besar kebijakan Organisasi.
• Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO).
• Membuat keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah – masalah penting lainnya.
• Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASPEKNAS.
• Mengangkat dan menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Ahli ASPEKNAS di tingkat Pusat.
• Memilih Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

• Peserta Penuh, yaitu Utusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan membawa mandat dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) masing – masing dan memiliki hak suara yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih serta hak dalam pemungutan suara dalam pengambilan keputusan dan hak bicara untuk mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
• Peserta Biasa, yaitu Dewan Pimpinan Lengkap (DPL) dan Dewan Pertimbangan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yang masing – masing memiliki hak untuk bicara.
• Peserta Peninjau, yaitu Utusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di luar Peserta Penuh dan Utusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang mambawa mandat dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang bersangkutan, yang masing – masing memiliki hak untuk bicara.
• Undangan, yaitu Pejabat Pemerintah, Utusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Utusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), dan Organisasi – organisasi lainnya di tingkat Nasional dan Propinsi, Tokoh – tokoh Pengusaha, dan Masyarakat, serta Undangan lain, yang dianggap perlu.

• Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
• Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
• Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
• Mengadakan Inventarisasi permasalahan Organisasi dan masalah – masalah penting lainnya serta menetapkan kebijaksanaan, dan keputusan pemecahan / penyelesaian masalahnya.

• Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO).
• Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah – masalah penting lainnya.
• Memberikan penilaian dan keputusan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ASPEKNAS.
• Mengangkat dan menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Ahli di tingkat Daerah.
• Memilih Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ASPEKNAS.

• Peserta Penuh, yaitu Utusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan membawa mandat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) masing – masing dan memiliki hak suara yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, serta hak dalam pemungutan suara dalam pengambilan keputusan dan hak bicara untuk mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan. Jumlah Peserta Penuh sekurang – kurangnya 30 (tiga puluh) orang yang dibagi rata di antara Cabang – Cabang yang ada. Untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang mewakili 10 (sepuluh) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) diwakili oleh sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang dari setiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
• Peserta Biasa, yaitu Dewan Pimpinan Lengkap (DPL) dan Dewan Pertimbangan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yang masing – masing memiliki hak bicara dan hak pilih.
• Peserta Peninjau, yaitu Utusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) diluar Peserta Penuh, dan Utusan anggota yang membawa mandat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang bersangkutan yang masing – masing memiliki hak untuk bicara.
• Undangan, yaitu Pejabat Pemerintah, Utusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan Organisasi – organisasi lainnya di Daerah Tingkat (Dati) I dan Daerah Tingkat (Dati) II yang bersangkutan, Tokoh – tokoh Pengusaha, dan Masyarakat, serta Undangan lain yang dianggap perlu.

• Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
• Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
• Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
• Mengadakan Inventarisasi permasalahan Organisasi dan maslah – masalah penting lainnya, serta menetapkan kebijaksanaan, dan keputusan pemecahan / penyelesaian masalahnya.
• Membantu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk memutuskan hal – hal yang tidak dapat diputuskan sendiri.

• Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO).
• Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah – masalah penting lainnya.
• Memberikan penilaian dan keputusan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ASPEKNAS.
• Mengangkat dan menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Ahli di tingkat Cabang.
• Memilih Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ASPEKNAS.

• Peserta Penuh, yaitu segenap Anggota yang ada di Wilayah Cabang yang bersangkutan. Jika dianggap terlalu banyak dan dapat diatur, kepesertaan dapat dilaksanakan dengan cara perwakilan yang diatur oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang bersangkutan dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang membawahinya. Peserta ini memiliki hak suara, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, serta hak dalam pemungutan suara dan pengambilan keputusan dan hak biasa, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
• Peserta Biasa, yaitu Dewan Pimpinan Lengkap (DPL) dan Dewan Pertimbangan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), yang masing – masing memiliki hak untuk bicara hak pilih. Peserta Biasa ini berubah status kepesertaannya menjadi Pserta Penuh setelah Laporan Pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dinyatakan diterima oleh Kongres Cabang (Koncab).
• Undangan, yaitu Pejabat Pemerintah, Utusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan Organisasi – organisasi lainnya di Kabupaten / Kota, Tokoh – tokoh Pengusaha, dan Masyarakat, serta Undangan lainnya yang dianggap perlu.

• Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
• Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan yang dibuat Oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
• Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
• Mengadakan Inventarisasi permasalahan Organisasi dan masalah –masalah penting lainnya, serta menetapkan kebijaksanaan, dan keputusan pemecahan / penyelesaian masalahnya.
• Membantu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk memutuskan hal – hal yang tidak dapat diputuskan sendiri.

• Menetapkan arah kebijaksanaan dalam menyelaraskan gerak dan langkah Organisasi pada tingkatan masing – masing dalam menghadapi perkembangan / situasi yang timbul.
• Menampung dan menyelesaikan secara tuntas masalah – masalah yang dihadapi Organisasi dan Anggota pada tingkatan masing – masing dalam waktu tertentu.

• Rapimpus, berdasarkan inisiatif dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan / atau adanya usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
• Rapimda, berdasarkan inisiatif dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan / atau adanya usulan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang bersangkutan.
• Rapimcab, berdasarkan inisiatif dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan / atau adanya usulan dari Anggota di Cabang yang bersangkutan.

• Untuk Rapimpus, terdiri dari Dewan Pimpinan Lengkap (DPL) dan Dewan Pertimbangan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), serta Utusan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
• Untuk Rapimda, terdiri dari Dewan Pimpinan Lengkap (DPL dan Dewan Pertimbangan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Utusan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
• Untuk Rapat Anggota, terdiri dari Dewan Pimpinan Lengkap (DPL) dan Dewan Pertimbangan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta Anggota / Perwakilan Anggota di Cabang yang bersangkutan.

• Menetapkan kebijaksanaan Organisasi berdasarkan keputusan – keputusan Kongres.
• Mengadakan penilaian secara berkala terhadap kebijakan operasional dari keputusan organisasi.

• Membahas dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta pelaksanaan teknis dan Program Kerja hasil Keputusan Kongres.
• Menetapkan kebijaksanaan koordinasi atas kegiatan dan tugas – tugas Kompartemen / Departemen / Bidang, agar sesuai dan berhasil guna.
• Mengadakan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan sehari – hari dari Rencana Kerja setiap Kompartemen / Departemen / Bidang.

• Menilai, mengesahkan atau menolak Laporan Kerja beserta pertanggung jawaban keuangan dari Dewan Pimpinan.
• Memberhentikan Dewan Pimpinan, walaupun masa tugasnya belum berakhir.
• emilih dan mengangkat Dewan Pimpinan yang baru.

• Pada tingkat Pusat, oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan persetujuan Dewan Pertimbangan dan Dewan Ahli di tingkat Pusat, dan pelaksanaan Kongres Luar Biasa tersebut menjadi tanggung jawabnya.
• Pada tingkat Daerah / Cabang, oleh Dewan Pimpinan yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi dan atas bimbingan Dewan Pertimbangan dan Dewan Ahli di tingkat Daerah / Cabang yang bersangkutan, dan pelaksanaan Kongres Luar Biasa tersebut menjadi tanggung jawabnya.

• Pada Tingkat Nasional.
  Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan bimbingan Dewan Pertimbangan dan Dewan Ahli di tingkat Pusat, membentuk Panitia Pelaksana (SC) dan Panitia Pengarah (OC) dengan mengikutsertakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang ditunjuk mewakili Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Yang meminta Kongres Luar Biasa, dan Panitia Pelaksana (SC) dan Panitia Pengarah (OC) tersebut bertanggung jawab kepadanya.
• Pada Tingkat Daerah.
  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang bersangkutan dengan bimbingan Dewan Pertimbangan dan Dewan Ahli di tingkat Pusat bersama – sama Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar di tingkat Daerah, membentuk Panitia Pelaksana (SC) dan Panitia Pengarah (OC) dengan mengikut sertakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang ditunjuk mewakili Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang meminta Kongres Luar Biasa, dan Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) tersebut bertanggung jawab kepadanya.
• Pada Tingkat Cabang.
  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang bersangkutan dengan bimibingan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang membawahinya bersama – sama dengan Dewan Pertimbangan di tingkat Cabang, membentuk Panitia Pelaksana (SC) dan Panitia Pengarah (OC) dengan mengikutsertakan Wakil – Wakil Anggota yang meminta Kongres Luar Biasa, dan Panitia Pelaksana (SC) dan Panitia Pengarah (OC) tersebut bertanggung jawab kepadanya.

1. Tata Cara pemilihan Dewan Pimpinan dilakukan dalam Kongres yang bersangkutan dengan cara memilih dan menetapkan 5 (lima) orang Formatur guna membentuk Dewan Pimpinan.
2. Pemilihan Formatur diupayakan dilaksanakan atas dasar musyawarah untuk mufakat dan apabila usaha musyawarah untuk mufakat tidak tercapai persesuaian, maka pemilihan Formatur dilakukan dengan cara tertulis melalui asas langsung, umum, bebas dan rahasia dari para Peserta Penuh yang memiliki hak Suara.
3. Apabila pemilihan Formatur dilakukan dengan cara pemilihan tertulis, maka yang dinyatakan sebagai Formatur adalah 5 (lima) orang calon yang mendapatkan suara terbanyak kesatu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
4. Formatur kemudian membentuk Dewan Pimpinan Harian (DPH) atau sekaligus membentuk Dewan Pimpinan Lengkap (DPL).
5. Dalam hal Formatur hanya membentuk Dewan Pimpinan Harian (DPH), maka Dewan Pimpinan Harian (DPH) terpilih kemudian membentuk Dewan Pimpinan Lengkap (DPL).

1. Pengusaha yang perusahaannya minimal dalam 1 (satu) tahun terakhir tercatat sebagai Anggota ASPEKNAS.
2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum, adalah Pengusaha yang perusahaannya minimal 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus tercatat sebagai Anggota ASPEKNAS dan pernah duduk sebagai Dewan Pimpinan ASPEKNAS baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
3. Tidak sedang dicabut haknya untuk memangku jabatan tertentu, tidak berada dalam keadaan pailit dan atau kehilangan haknya dalam organisasi dan tidak terlibat dalam perkara tindak pidana atau perdata.
4. Berdedikasi tinggi, loyalitas terhadap organisasi dan tidak mementingkan diri sendiri.

1. Untuk masa jabatan Dewan Pimpinan di semua tingkatan organisasi adalah 4 (empat) tahun dan selama masa jabatan tersebut mantan Anggota Dewan Pimpinan yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum, hanya dapat dipilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan berturut – turut, lain halnya secara Aklamasi seluruh Peserta Penuh Kongres Pusat (Konpus) atau Kongres Daerah (Konda) menghendaki dapat dipilih untuk 1 (satu kali masa jabatannya.
3. Anggota Dewan Pimpinan tidak boleh merangkap jabatan pada Dewan Pimpinan ASPEKNAS di tingkat yang lebih rendah.
4. Anggota Dewan Pimpinan tidak diperbolehkan duduk dalam Dewan Pertimbangan, baik pada tingkatan Organisasi yang lebih rendah.

• Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan / menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan Dewan Pimpinan berakhir, maka jabatan Ketua Umum akan digantikan oleh Wakil Ketua Umum I, demikian seterusnya sesuai dengan urutannya sampai batas Wakil Ketua Umum V untuk masa jabatan yang tersisa.
• Masa jabatan bagi pengganti Ketua Umum untuk masa jabatan yang tersisa, dihitung 1 (satu) kali masa jabatan apabila masa jabatan sebagai pengganti Ketua Umum berlangsung lebih dari setengah masa jabatan Dewan Pimpinan yang bersangkutan.
• Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pimpinan, maka penggantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan oleh Dewan Pimpinan Harian (DPH) yang bersangkutan untuk masa jabatan yang tersisa.
• Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan (Pasal 28 Ayat 1c) harus dilaporkan kepada Dewan Pimpinan yang tingkatan organisasinya lebih tinggi dan dipertanggung jawabkan kepada Kongres pada tingkatan masing – masing.

• Apabila Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan tetap dan / atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan / menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatannya berakhir, maka jabatan Ketua Dewan Pertimbangan dijabat oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan. Selanjutnya kekosongan jabatan diisi oleh dan dari antara anggota Dewan Pertimbangan.
• Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan, maka penggantian untuk pengisian lowongan tersebut dilakukan oleh Dewan Pertimbangan yang bersangkutan dengan berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan di tingkat yang bersangkutan.
• Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan sebagaimana di maksud pada Pasal 29 Ayat 2a dan Pasal 29 Ayat 2b, harus dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan dan Dewan Ahli yang tingkatan organisasinya lebih tinggi dan dipertanggung jawabkan kepada Kongres Pusat (Konpus) / Kongres Daerah (Konda) / Kongres Cabang (Koncab) pada tingkatan masing – masing.

1. Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota, dan tata cara penarikannya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
2. Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota dibedakan antara perusahaan besar, menengah, kecil, dan golongan ekonomi lemah.

1. Pemasukan uang pangkal dan uang iuran anggota sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 diatas pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
   a) Sebesar 55 % untuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
   b) Sebesar 30 % untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
   c) Sebesar 15 % untuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
2. Khusus untuk Cabang – Cabang di Ibukota Propinsi, maka pembagian uang pangkal dan uang iuran anggota diatur sebagai berikut :
   a) Sebesar 45 % untuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
   b) Sebesar 40 % untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
   c) Sebesar 15 % untuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) bertanggung jawab atas penyampaian bagian pemasukan uang untuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

1. Laporan Keuangan dan Perbendaharaan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) disampaikan kepada segenap anggotanya dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang membawahinya.
2. Laporan Keuangan dan Perbendaharaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
3. Laporan Keuangan dan Perbendaharaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) disampaikan kepada semua Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
4. Pembukuan Organisasi disetiap tingkatan dimulai setiap tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
5. Laporan Keuangan Tahunan dan Perbendaharaan harus sudah disampaikan kepada yang bersangkutan sesuai Pasal 31 Ayat 1, Pasal 31 Ayat 2, dan Pasal 31 Ayat 3 selambat – lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah batas waktu penutupan buku.

1. Hal – hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam suatu Peraturan Organisasi tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan akan dipertanggung jawabkan pada Kongres Pusat (Konpus).
2. Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda , maka menurut urutannya berturut – turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Keputusan Rapat Pimpinan Pusat (Rapimpus), dan Peraturan – Peraturan / Keputusan Dewan Pimpinan.

• Berbentuk setengah lingkaran melambangkan ASPEKNAS akan melindungi Anggotanya.
• Warna Biru mengartikan ASPEKNAS akan membina Anggota sesuai dengan kemampuan dan menjadi Pelaksana Konstruksi yang Profesional serta setia kepada Jasa Konstruksi.
• Warna Merah dari Lambang ASPEKNAS melambangkan keberanian untuk menegakkan kebenaran demi membela Anggota dalam berusaha.
• Dasar Putih adalah melambangkan Kesucian ASPEKNAS untuk menjalankan Organisasi.